LISTINGNUSANTARA.COM,Bone, 13 November 2025 — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone kembali menggelar Aksi Jilid III di depan Kantor Bupati Bone. Aksi ini merupakan kelanjutan dari dua gelombang protes sebelumnya yang menyoroti ketimpangan kebijakan serta lemahnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi dan menyejahterakan masyarakat.
Aksi Jilid III ini juga menjadi tindak lanjut dari pamflet aduan resmi PC PMII Bone, yang berisi laporan terbuka kepada publik atas berbagai persoalan serius di Kabupaten Bone. Pamflet tersebut menyoroti empat isu besar yang menjadi sumber keresahan masyarakat, yakni penyalahgunaan bantuan Alsintan (alat mesin pertanian), kelangkaan dan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, maraknya praktik tambang ilegal, serta pembiaran terhadap aktivitas Tempat Hiburan Malam (THM) yang melanggar aturan.
Dalam orasinya, Ketua Cabang PMII Bone, Sahabat Zulkifli, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan langkah moral yang berangkat dari suara rakyat yang lelah terhadap ketidakadilan struktural.
“Pamflet aduan yang kami rilis bukan karangan, tapi hasil temuan dan laporan langsung masyarakat. Banyak petani yang tidak menerima Alsintan secara adil, nelayan kesulitan mendapatkan BBM, tambang ilegal merajalela tanpa penindakan, sementara pemerintah justru membiarkan tempat hiburan malam tumbuh tanpa kontrol moral,” tegas Zulkifli di tengah massa aksi.
Ia menilai bahwa situasi tersebut mencerminkan gagalnya fungsi pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi pelindung bagi kepentingan publik, bukan pelindung bagi kepentingan kelompok tertentu.
“Ketika petani berjuang sendiri, tambang liar dibiarkan hidup. Ketika rakyat antre BBM, yang kenyang justru pelaku permainan kuota. Dan ketika moral masyarakat menurun karena THM dibiarkan, pemimpin justru diam seolah tak tahu. Ini bukti nyata Bone sedang darurat keadilan,” ujar Zulkifli lantang.
PMII Bone melalui aksi Jilid III menegaskan mosi tidak percaya terhadap Bupati Bone dan Kapolres Bone, karena dianggap gagal menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat kecil.
Selain orasi dari Ketua Cabang, massa aksi juga menampilkan pembacaan pernyataan sikap, puisi perlawanan, dan membentangkan spanduk bertuliskan “Bone Darurat Keadilan”, “Mosi Tidak Percaya: Usut Tuntas, Ganti Pimpinan”, serta “Hapus Keistimewaan untuk Pelanggar Hukum.”
Zulkifli menutup dengan penegasan bahwa perjuangan PMII Bone tidak akan berhenti sampai ada langkah nyata dari pemerintah dalam menindaklanjuti empat isu utama tersebut.
“Selama rakyat masih dirugikan oleh sistem yang timpang, kami tidak akan diam. PMII Bone akan terus berdiri di depan menjadi suara yang tidak pernah redup demi keadilan untuk Bone,” tutupnya.
