Rakor TPPS Bahas Tahap Akhir dari Aksi Delapan Konvergensi Stunting

LISTINGNUSANTARA.COM, SELAYAR – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dirangkaikan aksi 8 Konvergensi, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Rabu (31/01/2024).

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, S.H didampingi Kepala DP3AP2KB Drs. Andi Massaile, serta turut dihadiri oleh para Asisten, Para Kepala OPD, dan undangan lainnya.

Pada Rakor ini membahas tahap akhir dari Aksi 8 Konvergensi Stunting yakni review kinerja tahunan yang merupakan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kepulauan Selayar terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Baca juga:  Baznas Selayar Terdepan Bantu Korban Laka Laut

Review kinerja mengukur capaian semua kegiatan selama satu tahun terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting mulai dari Aksi 1 sampai dengan Aksi 7, kinerja dinyatakan dalam indikator hasil ditiap Aksi Integrasi, kemudian hasil reviu kinerja menjadi masukan dalam pelaksanaan analisis situasi (Aksi 1) untuk penyusunan rencana kegiatan (Aksi 2) tahun berikutnya dan menjadi bahan penilaian kinerja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Wabup Saiful Arif menyampaikan bahwa Review kinerja pelaksanaan penurunan stunting ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan merumuskan perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja penurunan stunting di tahun 2024 sebagaimana target prevalensi stunting 14 persen yang ditetapkan dalam Perpres 72 Tahun 2021.

Baca juga:  Pemkab Selayar Serahkan LKPD 2023 Tepat Waktu

“Dengan Rakor TPPS ini diharapkan segenap anggota TPPS bisa meningkatkan komitmen dan koordinasi pelaksanaan dalam upaya mengakselerasi penurunan stunting serta mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di masing-masing OPD, Pemerintah Desa, maupun pemangku kepentingan” ucap Saiful Arif.  (Kxn/Muk)

Penulis: FirmanEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *