LISTINGNUSANTARA.COM,BONE_Kasus dugaan tindak pidana korupsi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
dilakukan oleh Kepala Desa Cakkeware SS (39) terus menjadi sorotan publik.
Ketua Lembaga Monitoring tindak pidana korupsi provinsi Sulawesi Selatan ( LM TIPIKOR RI SULSEL), Rostang Aras, S. Ag.,S.Pd,. M.H memberikan apresiasi kepada Kejaksaan atas pengungkapan kasus korupsi ini dan berharap agar pelaku jentel mempertanggung jawabkan perbuatannya.
“ Salut dan apresiasi kepada penegak hukum atas kinerjanya dalam membongkar kasus ini, Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan,Pelanggaran hukum harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, Tidak boleh ada orang yang kebal hukum. Terkait dengan pelanggaran hukum penggelapan uang PBB dan dugaan korupsi kepada siapapun menyalahgunakan uang pajak masyarakat harus dipertanggung jawabkan perbuatan dihadapan hukum dan apabila terbukti bersalah. “ Jelasnya, Jumat, 20/11/2026.
Lebih lanjut, Wakil Komandan Menwa Sul-Sel ini menyayangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa ini.
“ semoga keadilan benar benar hadir dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jabatan bukanlah tameng hukum ,kekuasaan bukanlah kekebalan dan uang rakyat bukanlah milik pribadi. “ Tambahnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone SS (39) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2023, 2024 dan 2025.
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ( Kacabjari) Pompanua, Andi Hasanuddin saat ditemui diruang kerjanya menjelaskan penetapan tersangka terhadap SS (39), melalui penyidikan yang panjang atas temuan dari hasil Inventigasi Badan Pengelolahan Keuangan ( BPK ).
“ Jadi ini berdasarkan temuan BPK yang melakukan uji petik, dan setelah melalui proses panjang dan memeriksa 21 saksi, termasuk termasuk unsur, meliputi pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Inspektorat Kabupaten Bone, kolektor lapangan, serta sejumlah warga Desa Cakkeware.” Jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Hasanuddin mengungkapkan bahwa dalam perbuatan tersangka Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor: 64/SR/LHP/DJPI/PKN.01/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp144.256.352,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
“ Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang – Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2021 Jo Pasal 126 Ayat (1) Undang –Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 126 Ayat (1) Undang – Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP., Dengan ancaman penjara 20 tahun “ Tambahan.
Selain itu, Kacabjari Pompanua ini juga mengenaskan bahwa meski tersangka mengembalikan kerugian negara tersebut, proses pidana tetap berlanjut.
“ Meski kerugian negara dikembalikan, proses hukumnya tetap berlanjut, dan itu tidak hapus pidananya, apalagi tim kami ini sudah melengkapi berkas-berkasnya untuk di limpahkan kepengadilan,” tuturnya.








