LOKAL  

Diduga Tidak Netral, BPD dan PPPKD Di Ulaweng Tuai Protes

LISTINGNUSANTARA.COM,Bone_Pilkades Gelombang Ke II 2022 di Kabupaten Bone serentak di laksanakan pada tanggal 24 november 2022 namun Penetapan Calon Kepala Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng, menuai protes.Penetapan ini dianggap tidak sesuai prosedur, mekanisme dan regulasi yang ada.

Supriadi, S.Pd.I.,M.Pd.I Ketua LSM LAMPU sangat menyayangkan sikap BPD dan PPPKD yang tidak bekerja professional.

“Penetapan ini sarat kecurangan, BPD dan PPPKD tidak bekerja sesuai aturan yang ada dengan tetap meloloskan bahkan menetapkan salah satu calon kandidat pilkades yang berdasarkan hasil penelusuran kami, dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur.

Selain itu ia menambahkan bahwa, sejak 25 Oktober 2022 telah melayangkan keberatan dan aduan kepada BPD dan PPPKD atau Panitia, namun tidak pernah ada tindak lanjut, baik dengan memanggil untuk komfirmasi calon kepala desa maupun untuk penyelesaian keberatan tersebut.

Baca juga:  Raih Berkah Ramadan, Kepmusi Bone Bagi-Bagi Takjil Ke Pengguna Jalan

“Jadi sejak tanggal 25 Oktober kemarin kami telah bersurat kepada PPPKD atau Panitia, BPD untuk segera dilakukan tindak lanjut penyelesaiaan, namun yang terjadi pada tanggal 28 Oktober Panitia melanjutkan proses penetapan calon tanpa mempertimbangkan Keberatan yang telah diajukan, “ tambahnya.

Jery sapaan akrabnya, Ketua LSM Lampu mempertegas, bahwa kami melayangkan kembali surat keberatan atau aduan yang ke II untuk ditindak lanjuti oleh Panitia Kabupaten karena sangat memungkinkan jikalau BPD dan PPPKD bermain dan bersikap tidak netral dalam pilkades ini dengan menutup mata dan membiarkan proses ini terus berlanjut.

“Sangat memungkinkan jika Panitia dan BPD ini tidak netral, buktinya calon yang bersangkutan tetap ditetapkan padahal kelengkapan berkas admnistrasi sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan tidak menjadi pertimbangan dan sangat terkesan dilakukan pembiaran dan membijaksanai, dan saya pertegas bahwa akan terus mengawal dan menempuh upaya-upaya hukum yang ada guna menyikapi persoalan ini. Demokrasi di Desa harus dikawal dengan baik agar kualitas pemimpin yang lahir dari Pilkades betul-betul berasal dari Pilkades yang berkualitas dan berintegritas,” Tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *