NEWS  

Unjuk Rasa Penolakan Kenaikan BBM Di Bone Berlangsung Ricuh, Polisi Pukul Mahasiswa

LISTINGNUSANTARA.COM,Bone__Aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh mahasiswa organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Bone berlangsung ricuh.Selasa (06/09/2022).

Aksi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba ricuh setelah ratusan mahasiswa memaksa masuk ke ruangan DPRD namun di cegah oleh polisi yang  bertugas mengamanan aksi.

Jendral lapangan Muh Faisal,S.H mengatakan bahwa tuntutan yang mereka sampai sudah sesuai dengan harapakan meski ada sedikit insiden.

“Mereka juga anggota dewan tidak sepakat soal kenaikan BBM ini yg ingin kita inginkan untuk disampaikan kepusat, dan terkait insiden tadi ada beberapa sebenarnya tidak perlu terjadi seperti saling dorong dan pemukulan yang dilakukan petugas kepada kami yang seharusnya tidak terjadi. ” Ungkapnya

Baca juga:  Wahh, Selain Dugaan Pungli, Persuratan K3S Ternyata Dinilai Cacat Administrasi
Sekertaris APKLI Bone, Asmarjun saat orasi

Sementara Sekertaris Asosiasi Pedagang Kali Lima Asmarjun S.pd,.M.pd  menilai kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Bersubsidi sama sekali bukan solusi tapi Bencana.

“Bagi pedagang Kaki Lima yang langsung berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan tingginya operasional usaha untuk berjualan keliling. Beban APBN yang menjadi Dalih pemerintah dan Subsidi BBM tidak tepat sasaran mestinya di sikapi dengan kebijakan Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi Masyarakat kalangan menengah keatas.” Ujarnya

Selain itu ia berpendapat bahwa yang terpenting fokus membersihkan MAFIA BBM bersubsidi agar betul-betul BBM bersubsidi dinikmati masyarakat tidak mampu bukan malah menaikkan BBM.

” Anehnya lagi Harga BBM dinaikkan saat Trend harga minyak dunia turun, buktinya Malaysia dan mereka justru menurunkan harga BBM nya.Kemudian Tawaran Bantuan subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT) bagi masyarakat miskin atas kebijakan kenaikan BBM ini sama sekali tidak menjadi solusi, karena  beban pengeluaran masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai BLT yang diberikan.”Pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *