LISTINGNUSANTARA.COM, BONE— Setelah mencuak perbaikan data Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Bone terkendala di akibatkan kekurangan anggaran untuk membiayai operator
Sontak menjadi bahan perbincangan publik, pasalnya data tersebut sejak 2015 hingga 2021 belum pernah diperbahrui dan diperbaiki dengan alasan minimnya anggaran
Padahal diketahui, Pemkab Bone rutin bagi bagi APBD Bone melaui Hibah ke instansi vertikal
Seperti Tahun 2019 lalu Polres Bone mendapat Hibah 4,9 Miliar, Kejaksaan Rp 980 Juta, Tahun 2021 kembali dihibahkan Rp 600 juta untuk Polres Bone, dan Rp. 600 Juta untuk kejaksaan
Selain itu, Pemkab Bone juga bangun Masjid baru di DPRD padahal sudah ada masjid lama, dengan anggaran Rp. 698 juta dan Bangun Gerbang Rujab Bupati Bone habiskan Rp. 500 juta
Hal tersebut dinilai lucu dan tidak prioritas oleh pengamat pemerintahan Ali Yusran S.Sos.,M.Si kata dia, sangat ironi bila pemkab bone tidak mengerti yang mana prioritas
“Ini yang lucu, kalau memang pemkab kurang anggaran kenapa selalu bagi bagi ke vertikal, selain itu juga bangun masjid baru padahal sudah ada masjid di DPRD dan Juga gerbang Rujab itu semua kan tidak priortias, saya heran cara berfikir pemkab bone itu seperti apa ?” terang Alumnus Pascasarjana Bosowa itu
Permasalahan DTKS selalu menjadi perbincangan masyarakat pasalnya karena DTKS yang tidak pernah di perbahrui sehingga banyak warga miskin yang harusnya terima bantuan sosial malahan tidak menerima karena namanya belum masuk dalam daftar, selain itu bebeapa orang sudah meninggal namun namanya masih ada dalam DTKS sehingga menghambat penambahan kuota baru
Ali Yusran mengatakan melihat kondisi masyarakat saat ini, efek pandemi dan ekonomi terpuruk harusnya pemerintah hadir memberikan solusi bukan justru mempertontonkan ke egoisannya
“Seharusnya yang lebih di prioritaskan untuk masayarakat itu data DTKS, karena bagaimanapun dara itu menjadi rujukan bansos, banyak masyarakat miskin tidak terima bantuan karena data yang bermasalah” terangnya
Ali sangat menyayangkan tindakan pemkab bone yang tidak memperhatikan masyarakatnya, harusnya permasalahan seperti ini sudah diselesaikan dari tahun tahun sebelumnya.
“Sangat disayangkan, kebijakan seperti ini tidak pro rakyat, Jika melihat dilapangan, harusnya perbaikan data DTKS sudah lama diselesaikan, bukan malah memberi hibah di Instansi Vertikal bahkan juga membangun bangunan yang tidak prioritas, Tutupnya
