LISTINGNUSANTARA.COM,Bone_Pemilihan Kepala Desa serentak kabupaten Bone Gelombang 2 tinggal menghitung hari.Namun kendati kemudian sejumlah oknum malah mencederai pesta demokrasi tingkat desa ini.
Seperti halnya yang terjadi di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Ketua PPKD dan Ketua BPD Ujung Tanah melakukan lobby-lobby terhadap calon kades untuk menambah Daftar Pemilih Tetap (DPT) padahal sudah rapat plenokan.
“Ketua BPD dan Ketua PPKD desa Ujung Tanah malam malam pergi kerumah cakedes untuk me lobby-lobby agar 3 orang yang tidak masuk di DPT di loloskan untuk ikut memilih tanpa di rapat plenokan terlebih dahulu.” Ungkap AN salah satu warga Unjung Tanah (Sabtu,12 November 2022)
Selain itu Ketua PPKD dan Ketua BPD juga PLT Kades Ujung Tanah Hasta, berapaliasii dan menjadi tim salah satu cakades.
“memang kerja kerja sistematis selain PPKD dan BPD juga PLT kades menjadi tim pemenang salah satu calon desa, padahal dia dia sudah diamanahkan dan harus netral dalam pilkades ini, dan hal itu juga dibuktikan dengan PLT kades ini selalu berada disalah satu rumah cakades dan diperkuat dengan dipaksakan pembagian bibit padi, padahal bibit ini bisa di bagikan sesudah pilkades.” Tambahnya.
Plt kades Ujung Tanah Hasta saat di Konfirmasi menapik soal itu, dia mengatakan bahwa isu tersebut tidak benar karena bibit padi itu belum dibagikan hanya sekedar pembagian secara simbolis.
“tidak benar soal itu,karna pembagian bibit dari dana desa itu hanya sebagai simbol dan itu dihadiri oleh danramil,kapolsek dan BPD untuk saat ini belum ada yang dibagikan bibit karena sesuai arahan kapolsek baru dibagikan setelah pilkades untuk meredah tensi politik yang ada di desa.” Ungkapnya.
“Sementara kalau sering berada dirumah salah satu cakades itu tidak benar karena saya hanya pernah ketemu di salah satu acara baransanji disalah satu rumah warga.”Tambahnya
Sedangkan ketua BPD Ujung tanah mustari membenarkan soal 3 orang itu tidak masuk dalam DPT dan untuk melakukan lobby itu hanya inisiatif dan kebijakan PPKD.
” Memang ada 3 Orang tidak masuk di DPT , saya diajak oleh ketua PPKD untuk menanyaka regulasi di kabupaten namun pihak di kabupaten menyatakan kalau DPT sudah di tetap itu tidak bisa lagi dimasukkan lagi, sehingga PPKD mengambil kebijakan untuk menemui Para calon,namun ada setuju ada yang tidak sejutu setelah itu saya kordinasi kekecamatan dan pihak kecematan itu dulu arahan karena itu kebijakan tetap dijalankan sampai setelah pembagian surat panggilan memilih. ” pungkas.
