Anggota DPR, Masinton Sebut Dana Kasus Korupsi Minyak Goreng Buat Bayar Penundaan Pemilu 2024

Anggota DPR RI (Fraksi PDI-Perjuangan) Masinton Pasaribu

LISTINGNUSANTARA.COM, JAKARTA__Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menduga Kasus pemberian fasilitas minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai pengumpulan dana untuk pembayaran penundaan pemilu 2024 oleh kalangan oligarki kapital.

Menurutnya ia mengaku memiliki informasi dan berharap Kejagung mendalami kasus ini.

“Saya ada informasi menyampaikan bahwa dia memberikan sinyalemen, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu,” tegas Masinton di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).

Pihak oligarki kapital atau kaum pemodal merasa sangat nyaman dengan kondisi saat ini.Kaum pemodal sangat mudah memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga:  Soal Kasus Korupsi Lahan Munjul, KPK Segera Periksa Anies Baswedan

Mereka tinggal menyiapkan uang dan meninggalkan parpol yang menyatakan penolakan.

“Bagi mereka ini gampang. Oligarki pemodal itu bisa diitung semua kok. Informasi yang saya terima PDIP itu tinggalin saja. Tinggal itung aja duitnya disiapin,” ucapnya.

Langkah oligarki kapital atau kaum pemodal itu bisa terlihat dari adanya mobilisasi-mobilisasi yang terjadi,seperti adanya dukungan mengklaim petani sawit tiba-tiba menyuarakan 3 periode.

“Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit. Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat. Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR. Ini kan bahayanya disitu. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak bener,” terangnya.

Baca juga:  Diciduk Isap Sabu, Oknum Dosen Unismuh Bone Amankan Polisi

Selain itu, lanjut Masinton, perlunya memberantas kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng ini sampai ke akar-akarnya,termasuk kemungkinan beberapa pihak memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu.

“Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut. Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu. Termasuk, aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu,” paparnya

Melalui media sosialnya juga mengunggah adanya dugaan perusahaan sawit turut serta mendanai isu penundaan pemilu.

“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” tulis @Masinton seperti dikutip FIN pada Minggu (24/4/2022).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *