LISTINGNUSANTARA.COM,BONE_Kepala Sekolah UPT SMAN 3 Bone Drs. A. Abd Gaffar, M.M, angkat bicara soal dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi diwilayah kerjanya.
Ia menepis, menurutnya hal yang ia kerjakan tersebut bukanlah pungli, karena di dasari dengan kesepakatan komite sekolah dan orang tua siswa.
Namun demikian, kesepakatan tersebut kini dipertanyakan, soalnya salah seorang orang tua siswa tidak tahu menahu soal adanya penarikan biaya yang mengarah kepada indikasi pungli itu.
“Saya heran saja ini SMAN 3 Bone merupakan sekolah Negeri tapi kok ada pembayar sebesar itu nah apalagi tiap sekolah ada Dana Bos,padalah ada saya yang juga alumni sekolah Assidiq yang merupakan sekolah swasta tapi tidak ada pembayaran saat pengambilan ijazah.” Ungkapanya AR Rabu 31/05/2023.
Bahkan Drs. A. Abd Gaffar merinci biaya pengambilan ijazah sebesar Rp.120 ribu tersebut yang ia tarik dari orang tua siswa dengan tanpa dasar hukum yang jelas.
Ia berdalih penarikan biaya tersebut merupakan hasil keputusan rapat komite sekolah bersama orang tua siswa yang digunakan untuk pembuatan buku alumni dan penulisan ijazah.
“Soal dugaan pungli, itu tidak benar karena itu merupakan hasil keputusan komite sekolah bersama orang tua pada saat rapat Komitedengan rincian Buku Alumni , Rp.50.000,Map Ijazah Rp. 45.000,Jasa Penulisan Ijasah, Rp.20.000,Serta biaya Foto copy ijazah Rp.5.000.”Jelasnya, Kamis 1/06/2023.
Bahkan Ia mengaku, penarikan biaya pengambilan ijazah itu sudah dilakukan beberapa tahun, karena tidak mendapat anggaran di Dana Bos
“Dan hampir semua sekolah di Bone melakukan pengadaan Map tempat penyimpanan ijazah itu dan untuk di SMAN 3 Bone sendiri sudah dilakukan Beberapa tahun terakhir dan itu sudah 3 tahun berjalan.” Tambahnya.
Menanggapi Hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Bone A Muh Salam meminta kepsek untuk hentikan, pasalnya kegiatan penarikan biaya yang berindikasi pungli itu mencoreng program pendidikan gratis.
“Insyaallah kami akan telusuri ini,
Kalo ini benar terjadi kami atas nama pimpinan dan anggota komisi 4 DPRD Bone menyatakan ini adalah pelanggagran dan meminta untuk segera hentikan ini.”Ungkapnya,Kamis 01/06/ 2023.
Ia juga menambahkan bahwa salah satu janji pemerintah Provinsi Sul-Sel maupun di Kabupaten Bone memberikan fasilitas pendidikan gratis demi untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Seluruh jajaran disdik provinsi termasuk kadisnya meminta kami komisi 4 untuk mengawasi semua SMA dan SMK yang ada di Bone termasuk minta koordinasi langsung ke Kepala UPT Bone.” Jelasnya.